Berita
/ Berita / Memperjuangkan Kelapa Sawit dan Kebijakan Halal Indonesia di Forum TBT WTOMemperjuangkan Kelapa Sawit dan Kebijakan Halal Indonesia di Forum TBT WTO

Indonesia kembali membawa posisi Crude Palm Oil (CPO) di sidang regular komite TBT WTO pada tanggal 12-15 November 2019 di Jenewa, Swiss. Delegasi Republik Indonesia diketuai oleh Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN dengan anggota DELRI dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPJPH, dan PTRI Jenewa. Sidang diawali dengan pertemuan informal berupa thematic sessions yang merupakan ajang tukar informasi dan pengalaman dari masing-masing negara anggota. Thematic Session kali ini mengambil tema penggunaan standar sebagai referensi regulasi teknis dan update Infrastruktur mutu nasional dari masing-masing negara pemateri, termasuk Indonesia. Pertemuan formal berlangsung selama 2 hari dengan agenda 64 Specific Trade Concerns.
Dalam pertemuan sidang reguler komite TBT kali ini, Indonesia kembali mengangkat isu diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel melalui regulasi Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Act yang ditetapkan oleh Komisi Uni Eropa pada bulan Mei 2019. Selain itu, Indonesia juga menyuarakan keberatan terhadap praktik pelabelan “palm oil free” yang marak dilakukan oleh industri di Uni Eropa. Indonesia dengan tegas menyampaikan bahwa praktik bisnis tersebut tidak sesuai dengan aturan Codex dan dapat menimbulkan kebingungan dimata publik. Indonesia berargumen bahwa belum terdapat bukti ilmiah yang menyatakan bahwa kelapa sawit dapat memberikan dampak tidak baik bagi kesehatan selama dikonsumsi dengan cara yang tepat.
Selain memperjuangkan kelapa sawit yang merupakan primadona ekspor Indonesia, Indonesia juga mempertahankan posisi terhadap regulasi UU Jaminan Produk Halal serta pemberlakuan SNI Wajib Mainan Anak yang banyak disorot oleh negara anggota WTO lain. DELRI menyampaikan bahwa regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi hambatan teknis perdagangan namun mutlak sebagai alat untuk melindungi konsumen dan lingkungan.
-
BSN Bersama KLHK Luncurkan Skema Standar Pengelolaan Pariwisata Alam
Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (KL
-
Peresmian Kantor Baru PT. SAM Jakarta
Peresmian kantor baru PT Saraswanti Anugerah Makmur di Centennial Tower – Jakarta, o
-
Memperjuangkan Kelapa Sawit dan Kebijakan Halal Indonesia di Forum TBT WTO
Indonesia kembali membawa posisi Crude Palm Oil (CPO) di sidang regular komite TBT WTO pad
-
Workshop Skema Akreditasi dan Sertifikasi SNI ISO 21001:2018
ISO 21001:2018 adalah standar manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pe
-
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai “Drivers of Changes” Mendukung SDGs
ISO General Assembly (ISO GA) telah diselenggarakan pada tanggal 19-20 September 2019 bert