Berita
/ Berita / BSN Tetapkan SNI ISO 20400 Pengadaan berkelanjutan untuk Dukung Perpres Pengadaan Barang atau Jasa PemerintahBSN Tetapkan SNI ISO 20400 Pengadaan berkelanjutan untuk Dukung Perpres Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Teknis (Komtek) 13-07 Manajemen Lingkungan serta berdasarkan SK Kepala BSN Nomor 137/KEP/BSN/4/2019 tertanggal 23 April 2019 telah menetapkan standar terbaru yakni SNI ISO 20400 : 2017 Pengadaan berkelanjutan – Panduan. Standar yang merupakan adopsi identik dari standar ISO 20400 : 2017 Sustainable Procurement - Guidance. Penerapan SNI ini akan menjadi nilai tambah bagi organisasi bahwa organisasi tersebut peduli terhadap aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan.
Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal BSN, Wahyu Purbowasito di Kantor BSN, Jakarta pada Jumat (10/05/2019) mengatakan dalam konteks SNI ini, pemerintah sebetulnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pada Perpres tersebut, di Bagian Ketiga tentang Pengadaan Berkelanjutan, Pasal 68 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konsep pengadaan berkelanjutan yang dimaksud dalam SNI ISO 20400:2017 adalah pengadaan yang menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling positif yang mungkin terjadi di sepanjang daur hidup dan berupaya meminimalkan dampak merugikan. Adapun, prinsip pengadaan berkelanjutan yakni akuntabilitas, transparansi, perilaku etis; peluang penuh dan adil; menghormati kepentingan pemangku kepentingan; menghormati aturan hukum dan norma perilaku internasional; menghormati hak asasi manusia; penyelesaian inovatif; fokus pada kebutuhan; integrasi; analisis seluruh biaya; serta perbaikan berkelanjutan. (humas)
-
BSN Bersama KLHK Luncurkan Skema Standar Pengelolaan Pariwisata Alam
Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (KL
-
Peresmian Kantor Baru PT. SAM Jakarta
Peresmian kantor baru PT Saraswanti Anugerah Makmur di Centennial Tower – Jakarta, o
-
Memperjuangkan Kelapa Sawit dan Kebijakan Halal Indonesia di Forum TBT WTO
Indonesia kembali membawa posisi Crude Palm Oil (CPO) di sidang regular komite TBT WTO pad
-
Workshop Skema Akreditasi dan Sertifikasi SNI ISO 21001:2018
ISO 21001:2018 adalah standar manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pe
-
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai “Drivers of Changes” Mendukung SDGs
ISO General Assembly (ISO GA) telah diselenggarakan pada tanggal 19-20 September 2019 bert